Ekonomi Koperasi

1.      Saran untuk kemajuan Koperasi di Indonesia

Menurut saya Perkembangan koperasi di Indonesia sudah cukup baik,namun untuk kemajuan koperasi di Indonesia hanya saja itu di perlukan kerja yang ekstra untuk mengembangkan koperasi.

Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang tidak tahu apa koperasi itu sebenarnya,manfaat koperasi dan keuntungan menjadi anggota koperasi terutama di daerah-daerah pedalaman.

Pemerintah seharusnya lebih berusaha untuk memberikaan sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Manajemen koperasi di tata lebih baik lagi,dan harus profesional. Tingkat partisipasi anggota koperasi yang rendah lebih di tingkatkan lagi dengan sosialisasi yang optimal.

Adanya hubungan kerja sama yg baik dari antara masyarakat & para anggota koperasi dalam hal mensejahterakan koperasi yang ada di daerah tersebut.

2.      Koperasi merupakan sokoguru nya perekonomian? Jelaskan maksudnya

Karena dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini di katakana bahwa “ Produksi di kerjakan oleh semua,untuk semua di bawah pimpinan / pemilikan anggota anggota masyarakat.Kemakmuran masyarakat yang di utamakan , bukan kemakmuran orang seorang.Oleh sebab itu perekonomian di susun sebagai usaha  bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan bangun perusahaan  yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Menurut M.Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut,koperasi di jadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena :

1.Koperasi mendidik sikap self-helping

2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan , diamana kepentingan masyarakat harus lebih di utamakan daripada kepentingan dari atau golongan sendiri

3. Koperasi di gali dan di kembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia

4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Ada 9 asas pembangunan nasional yang harus di perhatikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan (GBHN, 1988) yaitu :

1.      Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.      Asas manfaat

3.      Asas Demokrasi Pancasila

4.      Asas adil dan merata

5.      Asas keseimbangan , keserasian, keselarasan, dalam perikehidupan

6.      Asas kesadaran hokum

7.      Asas kemandirian

8.      Asas Kejuangan

9.      Asas Ilmu pengetahuan dan teknologi

Sumber:  www.fani4.wordpress.com

E-commerce (PKTI2C)

E-commerce  

E-commerce atau bisa disebut Perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.
dan merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (komputer networks) yaitu internet.
Julian Ding dalam bukunya E-commerce: Law & Practice, mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan. E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda.
Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll.
E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah:
* E-mail dan Messaging
* Content Management Systems
* Dokumen, spreadsheet, database
* Akunting dan sistem keuangan
* Informasi pengiriman dan pemesanan
* Pelaporan informasi dari klien dan enterprise
* Sistem pembayaran domestik dan internasional
* Newsgroup
* On-line Shopping
* Conferencing
* Online Banking

http://www.baliorange.web.id/pengertian-ecommerce/

Tulisan 2 Perekonomian Indonesia

ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN

            Kebijakan pemerintah mengenai hambatan tarif atau upah minimum kerja (UMK) dan sistem pembagian kerja. Belum lama ini kita menyaksikan para buruh berdemo menuntut kenaikan upah mereka , tetapi itu tidak mudah bagi mereka untuk menuntut hak nya, di karenakan kebijakan dari pemerintah tidak ada sedangkan pemeritah harus merespon dan semakin aktif dalam mensosialisasikan kebijakan kenaikan upah minimum tersebut. Begitupun pihak perusahaan yang harus memperhatikan para pekerjanya. Pimpinan perusahaan seharusnya bisa memberikan fasilitas yang baik, baik itu fasilitas kelengkapan kerja yang memenuhi standar nasional, maupun fasilitas yang lainnya. Yang harus di perhatikan lagi yaitu upah yang di berikan oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan banyak yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah mengenai upah minimum karyawannya di tahun 2002 banyak perusahaan yang seperti itu, apalagi di tambah dengan sistem kerja kontrak. Hal ini yang membuat para karyawan kelabakan. Karena ulah pemerintahlah  banyak karyawan yang sering berdemo  untuk menuntut haknya.

            Bicara soal tenaga kerja kontrak, hal ini lah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Karena habis masa kontrak kerja mereka, banyaknya pengangguran juga bisa di sebabkan sempitnya lapangan pekerjaan saat ini. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi canggih pula lah yang membuat banyaknya pengangguran. Contoh kecil teknologi yang di gunakan di tempat parkir kendaraan  yang dig anti dengan sistem otomatis.

            Membahas tentang pengangguran di Indonesia ada beberapa kriteria pengangguran di antara pengangguran musiman, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung.

            Dampak negative dari angkatan kerja dan pengangguran seperti itu berpengaruh kepada lingkungan social. Jadi mengatasi hal tersebut, dengan perluasan kesempatan kerja juga adanya komunikasi dari pihak perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja dan dari pemerintah itu sendiri.

Tulisan 1 Perekonomian Indonesia

PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ANCAMAN DAN KEBEBASAN LABA

Perdagangan bebas menurut saya dapat di definisikan  sebagai tidak ada hambatan buatan antar individu-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di Negara berbeda. Namun perdagangan bebas tidak akan selalu menemui jalan yang lurus, pasti ada saja ancamannya. Ancaman yang harus diterima adalah ancaman ketidaksiapan warna Negara kita yang dalam teknologinya masih tertinggal jauh. Oleh sebab itu ekonomi kita tertinggal jauh. Banyak hal yang bisa kita ulas hanya dengan mengamati nilai produk dalam negeri. Produk dalam negeri kita masihlah minim untuk keprluan kita juga, hal ini yang membuat perdagangan bebas dari Indonesia ke Negara lain belum bisa tercukupi.

Tidak hanya itu saja, faktor laba biaya bisa merugikan Negara ini, karena kebebasan laba yang di berikan tidak sesuai dengan peraturan yang di tetapkan.

Salah satu contoh misalnya alat elektronik yang di jual bebas di Indonesia, elektronik ini banyak berasal dari negeri china, bahkan dari Negara lain ini adalah suatu penyebab kebebasan laba, mereka bebas membandrol harga barang-barang tersebut. Karena kurang komunikasi dari pemerintah tanpa ada pemberitahuan yang jelas dari pemerintah, oleh sebab itu lah masyarakat yang awam tidak mengetahui banyak. Jadi para pemasok dan penjual bebas membandrol harga barang tersebut. Faktor ini lah yang membuat merosotnya ekonomi di Negara ini.

            Tetapi tidak hanya itu, barang-barang yang di import bisa lebih murah dari produk  yang ada di Negara ini. Karena itu pula lah produk kita jauh lebih terpuruk kualitasnya, karena faktor tertinggalnya peralatan teknologi kita.

            Penyebab kebebasan laba pun bisa di karenakan oleh faktor biaya transport pengiriman barang tersebut, di karenakan masyarakat tidak mengetahui hal itu. Dan masyarakat acuh tak acuh dengan persoalan ini, kebanyakan masyarakat hanya melihat dari kualitas barang itu sendiri. Wajar saja masyarakat belum sejahtera karena persoalan ini.

Tugas Kelompok Softskill Perekonomian Indonesia

1. KEBIJAKAN SELAMA

a.      Periode 1966-1969

KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 1966 - 1969

Rencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969.

 “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.

Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :

1)      Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.

2)      Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.

3)     Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah di asingkan karena sikapnya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat omongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi”

MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

Masalah yang dihadapi

Menanggapi masalah ekonomi yang kini dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain.

periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu:

a)         Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965

b)        Turunnya produksi nasional di semua sector

c)       Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan.

Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang : Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan :

(1)                Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968 (jangka pendek)

·         Skala Prioritasnya

a)      Pengendalian inflasi

b)       Pencukupan kebutuhan pangan

c)       Rehabilitasi prasarana ekonomi

d)      Peningkatan kegiatan ekspor

e)      Pencukupan kebutuhan sandang

·         Komponen Rencananya

a)      Rencana fisik dengan sasaran utama :

1.      Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)

2.      Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

b)      Rencana Moneter  dengan sasaran utama :

1.      Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik

2.      Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

·         Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah

a)         Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. (Mubyarto, 1988).

b)         Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain :

1.         Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga)

2.         Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN

3.         Mengesahkan / memberlakukan undang – undang :

a)         UU Pokok Perbankan No.14/ 1967

b)         UU Perkoperasian No. 12/ 1967

c)         UU Bank Sentral No. 13/ 1968

d)         UU PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968

e)         Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967

(2)                Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970 jangka panjang)

Ø  Skala Prioritasnya

1.         Bidang pertanian

2.         Bidang prasarana

3.       Bidang industri/ pertambangan dan minyak

Ø  Jangka waktu dan strategi pembangunan

1.      Pembangunann jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970

2.      Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25 tahun, terdiri dari :

A.    PELITA I 69 / 70 = 73 / 74

Periode Pelita I Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturn Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

            Kestabilan harga bahan pokok,

            Peningkatan Nilai Ekspor

            Kelancaran Impor

 Penyebaran Barang di Dalam Negeri.

Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.

B.     PELITA II 74/75 – 78/79

Kebijaksanaannya mengenai Perkreditan.

-       mendorong para eksportirØ kecil dan menengah,

-       mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

Kebijaksanaan Fiskal,

-       Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankanØ daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri.  Kebijaksanaan 15 November 1978,

-       Menaikkan hasil produksi nasional,

-   menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

C.     PELITA III 79/80 – 83/84

-       Paket Januari 1982

Tatacara pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu lintas devisa. Diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor.

-       Paket Kebijaksanaan Imbal Beli (Counter Purchase)

Keharusan eksportir maupun importer uar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama.

-       Kebijaksanaan Devaluasi 1983,

yakni Dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$ dengan harapan gairah ekspor dapat meningkat sehingga permintaan Negara menjadi lebih banyak dan komoditi impor menjadi lebih mahal karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya.

D.    PELITA IV 84/85 – 88/89

-       Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.

-       Paket Kebijaksaan 6 Mei 1986 (PAKEM), dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sector swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.

-       Paket Devaluasi 1986, ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun. o Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dengan melakukan Penurunan Bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien, kebijaksanaan penanaman modal.

-       Paket Kebijaksaan 15 Januari 1987, melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sector indutri dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas. o Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), melakukan restrukturisasi bidang ekonomi.

-       Paket 27 Oktober 1988, Kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.

-       Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut.

-       Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.

E.     PELITA V 89/90 – 93/94

Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri yang banyakk menyerap tenaga kerja.

PELITA V meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. (Suroso, 1994). • Periode Pelita V Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2.      KEBIJAKAN MONETER

Kebijaksanaan Moneter adalah kebijaksanaan pemerintah melalui Bank sentral untuk mempengaruhi.

A.    Kualitatif        : mempengaruhi nilai jumlah uang yang beredar secara tidak langsung melalui bujukan moral kepada pelaku moneter agar jangan berspekulasi dengan uang yang dapat mengakibatkan jumlah uang tidak stabil.

B.      Kuantitatif      : Mempengaruhi nilai dan jumlah uang secara langsung.

1.      Kebijakan pasar terbuka

2.      Kebijakan Diskonto

3.      Kebijkan kas ratio

4.      Kebijakkan uang longgar

5.      Kebijakan uang ketat

3.      KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah mengenai pengeluaran dan penerimaan Negara

A.    Aspek kuantitatif       : mengenai jumlah uang yang akan di belanjakan

B.      Aspek Kualitatif         : mencakup skala prioritas dalam pembelanjaan

Cara yang di tempuh dalam menjalankan kebijaksanaan fiskal :

A.    Penciptaan uang baru

-          Mengadakan pinjaman bank sentral

-          Bank sentral member kredit pada pemerintah.

B.      Melakukan pinjaman

-          Mengeluarkan surat-surat berharga dan menawarkan ke masyarakat dalam negeri dan masyarakat luar negeri.

4.      KEBIJAKAN FISKAL MONETER DI SEKTOR LUAR NEGERI

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

SUMBER : http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya

5.      KEBIJAKAN SUBSIDI BBM 
 Menurut saya kebijakan subsidi bbm di Indonesia belum lah efektif, karena pada setiap pergantiaan pemerintahan, selalu saja ada fluktuasi naik turunnya harga bbm itu sendiri. dan belum lah cukup subsidi bbm yang di berikan kepada masyarakat secara maksimal . karena masih saja berdampak pada perekonomian itu sendiri yang sebagian masyarakatnya kelas menengah dan bawah. Apalagi subsidi bbm yang sekarang ini akan di kurangi, sehingga harga bbm pun akan naik. Seperti yang akan di ajukan sekarang ini tentang kebijakan kendaraan mobil yang kapasitasnya 1.500cc tidak di bolehkan menggunakan bbm bersubsidi. seharusnya pemerintah mengambil langkah yang lebih bijak dan memikirkan kepentingan bersama, agar rakyat indonesia bisa makmur.

Perekonomian Indonesia ( Tugas ke 2)

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

STRUKTUR PRODUKSI

Struktur produksi yaitu logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa   pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang ditunjukkan dengan menggunakan skema.

Struktur produksi nasional dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. 

Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

·                     Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri

·                     Perubahan teknologi yang terus-menerus

·                     Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional yaitu total penerimaan Negara dalam satu periode (satu tahun) atau pendapatan yang diterima oleh masyarakat /pemilik  faktor produksi suatu Negara selama kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
• Menentukan laju tingkat perkembangan / pertumbuhan perekonomian suatu negara
• Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
• Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya

1.       Komponen pendapatan nasional :

a.       Produk nasional bruto (gross national product/GNP) => Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satutahun,didalam negeri atau luar negeri

b.       Produk domestic bruto (gross domestic product/GDP) => Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat didalam negeri /warga negara sendiri atau warga negara asing dalam negeri.
c.        Produk nasional neto (nett national product/NNP)  => (GNP - Penyusutan Modal )

d.       Pendapatan nasioanal netto (nett national income/NNI) => (NNI= NNP - Pajak Tidak Langsung )

e.        Perndapatan perseorangan (personal income/PI) => (PI = NNI - Laba ditahan - Pajak Perseroan - Jaminan sosial + Transfer payment )

f.         Pendapatan bebas (disposable income/DI) => ( DI = PI - Pajak langsung)

2.       Pendapatan-pendapatan nasional :

a.       Pendapatan produksi

b.       Pendekatan pengeluaran

c.        Pendekatan pendapatan

3.       Fungsi pendapatan nasional :

a.       Pendapatan  > Y=C+S

b.       Konsumsi >  C=a+bY

c.        Tabungan > S=-a+(1-b)Y

d.       Investasi

e.        Break event point (BEP) > Y=C

f.         Angka pengganda (multiplier effect)

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

Masalah kemiskinan berpangkal pada buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Karena itu, masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan tuntas dengan menciptakan pola distribusi yang adil. Setiap warga negara dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya dan diberi kesempatan yang luas untuk memenuhi kebutuhan sekundernya.

 Secara ekonomi, negara harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi baik yang menyangkut produksi, distribusi maupun konsumsi dari barang dan jasa, berlangsung sesuai dengan ketentuan dan di dalamnya tidak ada pihak yang di tindas maupun menindas.

Selain itu, negara juga menggunakan pola distribusi non ekonomi untuk mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang secara ekonomi tetap belum mendapatkan kekayaan, melalui instrumen seperti zakat, shadaqah, hibah dan pemberian negara. Dengan cara ini, pihak yang secara ekonomi tertinggal tidak semakin tersisihkan.

Penyebab Kemiskinan

·         Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah

·         Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan

Sumber :

Buku Hafalan Luar Kepala Ekonomi

 http://wahyubudiutami.blogspot.com/2011/05/struktur-produksi.html

http://gabyclarasintapw.blogspot.com/2012/03/7-struktur-produksi-distribusi.html

Tugas 1 Perekonomian Indonesia

Sistem Perekonomian Indonesia

Pertemuan 1 dan 2

1.     Pengertian Sistem

Menurut J.C. Hinggins, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan.

Secara keseluruhan sistem itu adalah kesatuan dari beberapa unsur yang memiliki tujuan yang sama,dan saling menopang antar unsur yang satu degan yang lain agar tujuan dapat tercapai.

2.     Perkembangan Sistem Perekonomian :

·         Sistem Perekonomian Liberalis

Sistem perekonomian ini adalah sistem yang memberikan kebebasan atas pengolahan dan pemanfaatan sumber daya, dapat dilakukan secara individu tanpa campur tangan pemerintah. Tokoh yang memperkenalkan sistem ini adalah Adam Smith. Sistem ekonomi pasar banyak dianut oleh negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Ciri –ciri :
a) setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi;
b) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar;
c) peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi;
d) peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil;
e) hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.

·         Sistem Perekonomian Perencanaan ( Etatisme/Sosialis )

Sistem ekonomi sosialisme itu merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis jenis perekonomian yang menguasai kehidupan hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara. Di sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan.

Ciri-ciri :

-          Semua alat produksi dikuasai oleh negara sehingga kepemilikan oleh individu atau pihak swasta tidak diakui

-          Kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur Negara

-          Harga barang/jasa ditentukan pemerintah.

·         Sistem Perekonomian Campuran

Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem sosialis.
Ciri-ciri :

A.    Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian

B.     Adanya pihak swasta yang ikut berperan dalam kegiatan perekonomian.

·         Perbedaan berbagai macam sistem ekonomi yang ada  menurut saya terletak pada sistem harganya , pelakunya, hak kepemilikannya, dan aturan yang ada.

3.      Sistem Perekonomian Indonesia

·         Perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde baru

Perkembangan sistem ekonomi sebelum orde baru, Sejak negara republik indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, bung hatta sendiri, semasa hidupnya beliau mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian indonesia sesuai dengan cita-cita tolong menolong.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumtro Djojohadikusumo, dalam pidatonya dinegara amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.

·         Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi :

Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Tujuannya untuk mencapai kemakmuran bangsa dengan adanya kerjasama.

·         Sistem perekonomian Indonesia sangat menentang adanya sistem :

-          Free Fight Liberalism : adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

-          Etatitisme ( Ekonomi Komando ) : keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motovasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja.

-          Monopoli : suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberkan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen sperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

·         Perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah orde baru

Setelah orde baru mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang di inginkan oleh rakyat indonesia. Setelah begitu sulit melalui masa penuh tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat kita sepakat kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Kegiatan ekonomi selanjutnya didasarkan pada acuan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila.
Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :
1. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa faham dan sistem perekonomian yang lama
2. Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.

4.     Para Pelaku Ekonomi :

·         Terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku  kerakyatan.

Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.  

·         Perananan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia :

BUMN berperan sebagai pelaku ekonomi juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi, ikut berperan dalam menghasilkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Landasan Konstitusional BUMN

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003.

·         Latar belakang pembentukan BUMN

Untuk mewujudkan pembangunan nasional dan mencapai kemakmuran rakyat.

-          Perusahaan jawatan (perjan) :

Adalah perusahaan negara yang modalnya setiap tahun ditetapkan dalam APBN

·         Tujuaannya semata-mata ‘Publik Service’.

-          Perusahaan Umum ( Perum ) :

Adalah perusahaan negara yang modal seluruhnya milik negara ( berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan )

·         Tujuannya untuk public service dalam mencari laba

-          Perusahaan Perseroan ( Persero ) :

Adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham-saham yang di miliki oleh pemerintah ( seluruh atau sebagian )

·         Tujuannya untuk Semata-mata mencari untung

·         Koperasi

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia adalah :

-          Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat

-          Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia

-          Memperkokoh perekonomian rakyat

-          Mengembangkan perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Kesimpulan
Menurut saya sistem perekonomian saat ini menuju ke arah perkembangan yang baik. Jika adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyatnya itu sendiri.

5.      Penutup

Sekian pembahasan yang saya rangkum semoga bermanfaat dan menambah nilai untuk saya J . Terima kasih untuk sumber-sumber yang menjadi refrensi saya .

Referensinya :
putrijulaiha.wordpress.com/2011/04/08/sistem-perekonomian-in
http://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/02/16/perekonomian-indonesia/
http://aindua.wordpress.com/2011/02/16/sistem-perekonomian-indonesia/
http://www.crayonpedia.org/mw/BAB15._PELAKU-PELAKU_EKONOMI_DALAM_SISTEM_PEREKONOMIAN_INDONESIA
Buku hafalan luar kepala ekonomi